SBY Curiga Politik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai desakan penuntasan kasus Bank Century bermotif politik. Karena itu, dia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pentas politik nasional mematuhi aturan dan etika demokrasi.

"Ada yang ingin benar-benar mendapatkan penjelasan mengenai Bank Century. Namun, informasi yang saya dapat, juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik," kata Presiden SBY dalam pengarahan pada para menteri sebelum memimpin sidang kabinet membahas program 100 hari pemerintahan di Kantor Kepresidenan kemarin (4/12). “Dalam demokrasi ada kebebasan, ada etika, dan ada rule-nya," ujar SBY.

Dalam pernyataan yang terbuka untuk diliput media, presiden mencurigai aksi unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember mendatang ditunggangi kepentingan politik. Indikasinya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam demo peringatan hari antikorupsi tidak terdengar kiprahnya dalam upaya pemberantasan korupsi lima tahun terakhir.

"Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya di dalam memberantas korupsi akan tampil. Ya, selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama," tuturnya.

Pernyataan presiden itu terkait rencana demo serentak sejumlah elemen antikorupsi dan organisasi masyarakat guna memperingati Hari Antikorupsi Internasional di sejumlah daerah. Di Jakarta, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di lapangan Monas. Sejumlah tokoh nasional dikabarkan akan terlibat dalam aksi yang digagas Gerakan Indonesia Bersih dan 20 ormas tersebut. Antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Pdt Andreas Yewangoe, Effendi Gazali, Ray Rangkuti, dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli.

Meski ada aksi unjuk rasa, SBY yakin tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas karena dia menilai keributan tentang kasus Bank Century hanya terjadi di Jakarta. “Saya katakan seperti itu supaya saudara (para menteri) tidak surprise nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta utamanya, jangan ganggu konsentrasi untuk melaksanakan tugas pokok kita,” katanya.

SBY memperkirakan situasi politik nasional akan tetap panas satu hingga lima minggu ke depan. Meski demikian, dia menganggap situasi tersebut bukan hal yang luar biasa dalam kehidupan demokrasi. "Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri,” paparnya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto membantah presiden khawatir akan terjadi kerusuhan dalam demo antikorupsi pada 9 Desember mendatang. Menurut dia, SBY tengah membangkitkan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga iklim kondusif saat ini. “Biasanya, kalau massa berkumpul banyak, ada potensi (kerusuhan) itu terjadi,” katanya.

Bantahan akan ada upaya massa untuk membuat kerusuhan juga disampaikan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutanto. Menurut dia, tidak ada indikasi akan terjadi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa peringatan hari antikorupsi mendatang. “Ah, ndak ada yang gitu-gitu,” tambahnya.

Pernyataan presiden itu disampaikan bersamaan dengan unjuk rasa ratusan massa Barisan Rakyat Antikorupsi (Barak) di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut SBY menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta menolak kompromi politik dalam penyelesaian kasus Bank Century.

Demonstran membawa sejumlah karung yang bertuliskan: "RP 6,7 T sama dengan 1.116.666.666 liter beras", "Rp 6,7 T sama dengan 64.360.000 siswa gratis sekolah", "Rp 6,7 T sama dengan 148.888.888 dus susu untuk bayi", "Rp 6,7 T sama dengan 700 MW listrik untuk rakyat", dan "Rp 6,7 T sama dengan 64 miliar kerupuk udang".

DOKUMEN GELAP

Sementara itu, kemarin, juga beredar kabar dari situs jejaring sosial yang menyinggung soal terungkapknya sebuah dokumen gelap. Dalam dokumen tersebut dinyatakan, bahwa sejumlah tokoh nasional telah berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, untuk membicarakan rencana penjatuhan pemerintahan SBY.

Di antara, yang disebut-sebut dalam dokumen tersebut adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat dikonfirmasi, mantan cawapres Megawati itu menampik kabar tersebut. “Anda sendiri sudah bisa bilang itu dokumen gelap, tidak jelas asalnya, kenapa harus ditanggapi, acuhkan saja lah,” ujarnya, saat ditemui usai menerima Tim 9 Angket Century, di Jakarta, kemarin.

Prabowo menegaskan, dirinya tidak pernah berpikir untuk mengusik jalannya pemerintahan dengan aksi-aksi jalanan. “Pemikiran kita adalah menjalankan fungsi konstitusional mewakili tuntutan rakyat. Jadi tidak ada pemikiran di luar itu,” sambungnya.

Terpisah Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa SBY tak perlu paranoid dengan unjuk rasa yang ditargetkan dihadiri seratus ribu orang. “Sudahlah Pak SBY nggak perlu khawatir dengan kami,” jelasnya, kemarin.

Menurutnya, apabila SBY antikorupsi lebih baik datang ke unjuk rasa itu. “Kami sebagai Ketua Kompak mengundang Presiden dan menyatakan dukungannya kepada gerakan antikorupsi,” jelasnya. Gerakan yang digagas Kompak itu terdiri dari sejumlah LSM antikorupsi.

Sejak kasus Bibit dan Chandra mencuat ke permukaan, gerakan ini sejak lama sudah kerap menyelenggarakan unjuk rasa di Bundaran HI, tiap akhir pekan. Kompak ini pula yang sempat bersitegang dengan Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat soal kasus korupsi yang menyita perhatian itu.

Langkah SBY mendatangi unjuk rasa itu akan sesuai dengan slogan yang diusung, “Kalau Bersih Mengapa Risih”. Dia mengakui bahwa demo besar itu sebagai gerakan politik antikorupsi. Meski demikian, Fadjroel menjamin bahwa unjuk rasa itu tak sampai kepada tuntutan pemakzulan yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

“Saya jamin tidak ke sana. Tidak ada hubungannya. Wong yang datang tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi,” tambahnya. Beda lagi, kalau hak angket yang kini bergulir di DPR ternyata memutuskan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab.

Apabila presiden bersedia hadir, kata dia, para aktivis akan mengajak presiden berjalan dari lapangan Monas hingga bundaran Hotel Indonesia, sambil menyuarakan penolakan antikorupsi. “Pak SBY bisa mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang tegas mengusut tuntas skandal Bank Century,” terangnya.

Menurut dia, unjuk rasa 9 Desember nanti memang bakal disuarakan untuk menolak setiap upaya korupsi. Gerakan itu bakal dilakukan serempak di 33 provinsi. “Semuanya akan menyuarakan. Bagaiamanapun upayanya. Misalnya puisi, unjuk rasa. Semuanya bisa dilakukan asal menyuarakan antikorupsi,” tambahnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan agar presiden tidak perlu panik menghadapi situasi seperti ini. “Pemimpin tidak boleh panik. Kalau tak bersalah mengapa harus takut Unjuk rasa itu belum ke arah sana. Hadapi dengan biasa saja,” jelasnya. Apalagi, kata dia, Partai Demokrat yang menjadi pendukungnya di DPR, menyokong hak angket.

Syafii yakin unjuk rasa itu bakal berlangsung damai. “Pasti tidak terjadi apa-apa. Saya juga tidak setuju dengan unjuk rasa yang sampai merusak,” ucapnya.