Jakarta (SIB)
Anggota pansus angket Century menandatangani kontrak politik yang ditawarkan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Kampus Nasional (JKN). Mereka siap mundur dari DPR jika terlibat money politik atau bargaining politik dalam pengusutan skandal Bank Century.
“Kita harus mengusut aliran dana Bank Century. Hal-hal ini akan terjadi dengan mulus apabila adanya transparansi termasuk adanya kontrak politik yang ditawarkan mahasiswa,” kata Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun usai menandatangani kontrak politik dengan mahasiswa JKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).
Selain Gayus, anggota pansus dari PDIP Maruarar Sirait juga menandatangani kontrak politik berisi lima butir ini. “Saya langsung tandatangan tidak perlu dibaca,” kata Ara sambil menandatangani kontrak politik.
Sekalipun dari partai koalisi pemerintah, Wakil Ketua Pansus Mahfud Siddik juga ikut menandatangani kontrak politik ini. “Atas nama anggota pansus saya akan menandatangani kontrak politik ini,” kata Mahfud sembari menandatangai berkas di depannya.
Sementara Ketua Pansus Idrus Marham, Wakil Ketua Pansus Yahya Sacawirya, dan anggota pansus dari FPPP M. Romahurmuzy ikut menandatangi setelah didesak oleh mahasiswa. “Kongkrit saja Pak Idrus, jangan anggota DPR bermain kata-kata,” desak salah seorang mahasiswa.
Dan setelah didesak keras Idrus tandatangan diikuti Yahya Sacawirya dan Romy. “Oke saya tandatangan,” kata Idrus meminta mahasiswa mendekat.
Berikut kontrak politik antara mahasiswa dengan pansus angket Century. Kami pimpinan dan anggota pansus angket Century dengan ini menyetujui kontrak politik dengan mahasiswa :
1. Kami ketua dan anggota panitia angket Century akan menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya dan secara transparan sampai tuntas.
2. Kami ketua dan anggota panitia angket Century bersumpah tidak akan menerima suap atau money politik sampai kasus terungkap secara jelas dan transparan.
3. Kami ketua dan anggota panitia angket Century tidak akan sedikit pun dan dengan alasan apapun menggunakan hak angket sebagai bargaining politik.
4. Kami ketua dan anggota panitia angket Century akan mengumumkan secara terbuka hasil investigasi Bank Century dan menuntut yang salah sesuai peraturan yang berlaku.
5. Apabila kami melanggar, kami siap mundur sebagai anggota DPR 2009-2014.
Mahasiswa Harap Pansus Century Bebas Kepentingan Penguasa
Puluhan mahasiswa dari BEM Jaringan Kampus Nasional (JKN) ditemui pimpinan pansus angket Century. Mahasiswa berharap pansus angket Century bekerja sungguh-sungguh mengusut tuntas Skandal Bank Century tanpa pandang bulu terhadap kepentingan apapun.
“Kami minta pansus mengawal secara baik-baik penuh komitmen dengan sepenuh hati. Kami minta diusut tuntas, siapapun yang terlibat diadili tanpa pandang bulu,” pinta perwakilan mahasiswa JKN dari Universitas Negeri Jakarta, Adin.
Hal ini disampaikan Adin dalam pertemuan antara mahasiswa JKN dengan pimpinan pansus angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).
“Usut skandal Bank Century, seret Sri Mulyani!,” teriak puluhan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan sambil berdiri dan mengepalkan tangan kanan ke atas.
Rupanya mahasiswa merasa terganggu dengan berita miring seputar pansus angket Century pada waktu dibentuk. Mahasiswa khawatir pansus akan tersentuh kepentingan kekuasaan.
“Kami mendengar tuduhan miring terhadap pansus. Kekhawatiran kami ada proses suap menyuap, bargaining politik antara pansus Century dengan penguasa,” papar Adin.
Kerja keras DPR mengusut skandal Century dinilai mahasiswa sebagai perbaikan citra wakil rakyat di mata masyarakat.
“Pengembalian citra di mata masyarakat. Tolong kepercayaan rakyat ini dijaga,” pinta Adin.
Rapat dipim oleh Wakil Ketua pansus angket Century Century Yahya Sacawirya dengan dihadiri Ketua pansus Idrus Marham, Wakil Ketua pansus Mahfud Siddiq, serta dua anggota pansus Maruarar Sirait dan M. Romahurmuzy. (detikcom/n)
Selasa, 08 Desember 2009
Sabtu, 05 Desember 2009
Angket Century jadi pertaruhan — Ditarget 2 bulan rampung
DPR jangan bikin rakyat marah
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengingatkan DPR, jangan lagi mengecewakan rakyat dalam menyelesaikan kasus Bank Century yang diusung melalui hak angket. Rakyat bakal marah bila anggota maupun fraksi DPR cuma bermain-main, apalagi punya tujuan untuk kepentingan pribadi. Ingat, mereka diawasi oleh puluhan juta rakyat yang memilih mereka. Kalau mereka mengecewakan, rakyat akan marah dan mereka akan berhadapan dengan rakyat,” kata Sebastian, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12). Menurut Sebastian angket ini mendapatkan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat benar-benar ingin melihat, keseriusan DPR dalam menyelesaikannya.
Beban dan tanggung jawab anggota DPR sangat berat untuk menyelesaikan. Oleh karenanya jangan bermain-main.
Keseriusan fraksi-fraksi dalam menyelesaikan kasus ini menurut Sebastian sudah bisa terlihat ketika fraksi menentukan siapa-siapa saja anggota mereka yang didudukkan di Pansus Hak Angket. Fraksi yang serius pasti akan menempatkan orang-orang terbaik mereka. ”Anggota Pansus ini harus orang-orang pilihan dari setiap partai yang memiliki kemampuan, kualifikasi, integritas dan tidak sedang terlibat dalam persoalan hukum apapun alias orang-orang yang bisa dipercaya,” jelasnya.
Sebastian mengakui banyak juga anggota DPR yang jadi ’pemain’, tapi dia percaya masih ada anggota punya niat berjuang demi rakyat.
Menurutnya, usulan hak angket itu sejalan dengan keinginan rakyat. Sehingga rakyat tidak mau lagi dikecewakan.
”Angket ini menjadi pertaruhan bagi DPR. Jika angket ini berhasil maka DPR tentunya akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat akan tumbuh kembali," katanya.
Dua bulan
Ketua Setara Institute, Hendardi, Kamis (3/12) pagi tadi mengatakan, skandal kasus Bank Century selayaknya bisa diselesaikan oleh Pansus Angket Bank Century selama dua bulan saja. Hal ini untuk menghindari pansus yang hanya semangat di awal kerjanya, namun kemudian melempem.
Mengingat pengalaman pansus-pansus angket dahulu yang pernah dibentuk oleh DPR, yang selalu kandas pada akhirnya. "Hangat-hangat tahi ayam. Menggebu-gebu saat awal, melempem di akhir," sebut Hendardi.
Apalagi, lanjutnya, tarik menarik dalam pansus angket ini akan sengit. Karena sejak awal pengusulannya sudah terjadi perbedaan pendapat politik.
Jadi tidak berlebihan, jika beberapa kalangan mengkhawatirkan hasil akhir pansus angket hanya untuk kompromi politik belaka, yang bisa membuat pelaku skandal aliran dana Rp 6,7 triliun ini malah terlindungi.
"Karena itu menjadi penting bagi pihak-pihak di luar parlemen untuk mendorong pansus nanti bekerja dengan baik," tandas Hendardi.
Independen
Sementara itu Ketua Fraksi PKB, Marwan Djafar mengatakan pansus harus benar-benar bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Dirinya telah mendengar bahwa banyak kepentingan dan kelompok yang ingin memainkan angket ini, untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.
"Saya mendengar adanya pihak yang ingin menggunakan pansus ini untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Ini harus diwaspadai, karena jangan sampai kepentingankepentingan ini kemudian menggagalkan tujuan dibentuknya pansus," katanya.
Misalnya, ada isu bahwa angket ini untuk menjatuhkan Boediono sehingga akan ada wapres baru, atau sekedar menjatuhkan Sri Mulyani karena sebagai menkeu dirinya banyak menghalangi kepentingan bisnis petinggi parpol. "Jika tujuannya seperti ini FPKB akan menarik dukungan. FPKB hanya akan berpegang pada tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi," ujar Marwan.
Bahkan Marwan mendengar isu adanya pihakpihak tertentu yang bermain dalam kasus ini untuk tujuan bisnis. Orang-orang ini menurutnya ingin mengambil alih Bank Century dengan harga murah seperti pada kasus BLBI.
Marwan juga setuju pansus harus terbuka agar apapun hasilnya nanti, maka tidak muncul prasangka yang macam-macam pada masyarakat. "Jadi apapun langkah setelah hasil pansus keluar, maka keputusannya tidak akan dicurigai masyarakat. Jika memang tidak terbukti, maka pihakpihak yang selama ini dicurigai harus direhabilitasi dan jika memang terbukti, maka harus ada tindakan hukum selanjutnya," tegas Marwan.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengingatkan DPR, jangan lagi mengecewakan rakyat dalam menyelesaikan kasus Bank Century yang diusung melalui hak angket. Rakyat bakal marah bila anggota maupun fraksi DPR cuma bermain-main, apalagi punya tujuan untuk kepentingan pribadi. Ingat, mereka diawasi oleh puluhan juta rakyat yang memilih mereka. Kalau mereka mengecewakan, rakyat akan marah dan mereka akan berhadapan dengan rakyat,” kata Sebastian, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12). Menurut Sebastian angket ini mendapatkan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat benar-benar ingin melihat, keseriusan DPR dalam menyelesaikannya.
Beban dan tanggung jawab anggota DPR sangat berat untuk menyelesaikan. Oleh karenanya jangan bermain-main.
Keseriusan fraksi-fraksi dalam menyelesaikan kasus ini menurut Sebastian sudah bisa terlihat ketika fraksi menentukan siapa-siapa saja anggota mereka yang didudukkan di Pansus Hak Angket. Fraksi yang serius pasti akan menempatkan orang-orang terbaik mereka. ”Anggota Pansus ini harus orang-orang pilihan dari setiap partai yang memiliki kemampuan, kualifikasi, integritas dan tidak sedang terlibat dalam persoalan hukum apapun alias orang-orang yang bisa dipercaya,” jelasnya.
Sebastian mengakui banyak juga anggota DPR yang jadi ’pemain’, tapi dia percaya masih ada anggota punya niat berjuang demi rakyat.
Menurutnya, usulan hak angket itu sejalan dengan keinginan rakyat. Sehingga rakyat tidak mau lagi dikecewakan.
”Angket ini menjadi pertaruhan bagi DPR. Jika angket ini berhasil maka DPR tentunya akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat akan tumbuh kembali," katanya.
Dua bulan
Ketua Setara Institute, Hendardi, Kamis (3/12) pagi tadi mengatakan, skandal kasus Bank Century selayaknya bisa diselesaikan oleh Pansus Angket Bank Century selama dua bulan saja. Hal ini untuk menghindari pansus yang hanya semangat di awal kerjanya, namun kemudian melempem.
Mengingat pengalaman pansus-pansus angket dahulu yang pernah dibentuk oleh DPR, yang selalu kandas pada akhirnya. "Hangat-hangat tahi ayam. Menggebu-gebu saat awal, melempem di akhir," sebut Hendardi.
Apalagi, lanjutnya, tarik menarik dalam pansus angket ini akan sengit. Karena sejak awal pengusulannya sudah terjadi perbedaan pendapat politik.
Jadi tidak berlebihan, jika beberapa kalangan mengkhawatirkan hasil akhir pansus angket hanya untuk kompromi politik belaka, yang bisa membuat pelaku skandal aliran dana Rp 6,7 triliun ini malah terlindungi.
"Karena itu menjadi penting bagi pihak-pihak di luar parlemen untuk mendorong pansus nanti bekerja dengan baik," tandas Hendardi.
Independen
Sementara itu Ketua Fraksi PKB, Marwan Djafar mengatakan pansus harus benar-benar bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Dirinya telah mendengar bahwa banyak kepentingan dan kelompok yang ingin memainkan angket ini, untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.
"Saya mendengar adanya pihak yang ingin menggunakan pansus ini untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Ini harus diwaspadai, karena jangan sampai kepentingankepentingan ini kemudian menggagalkan tujuan dibentuknya pansus," katanya.
Misalnya, ada isu bahwa angket ini untuk menjatuhkan Boediono sehingga akan ada wapres baru, atau sekedar menjatuhkan Sri Mulyani karena sebagai menkeu dirinya banyak menghalangi kepentingan bisnis petinggi parpol. "Jika tujuannya seperti ini FPKB akan menarik dukungan. FPKB hanya akan berpegang pada tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi," ujar Marwan.
Bahkan Marwan mendengar isu adanya pihakpihak tertentu yang bermain dalam kasus ini untuk tujuan bisnis. Orang-orang ini menurutnya ingin mengambil alih Bank Century dengan harga murah seperti pada kasus BLBI.
Marwan juga setuju pansus harus terbuka agar apapun hasilnya nanti, maka tidak muncul prasangka yang macam-macam pada masyarakat. "Jadi apapun langkah setelah hasil pansus keluar, maka keputusannya tidak akan dicurigai masyarakat. Jika memang tidak terbukti, maka pihakpihak yang selama ini dicurigai harus direhabilitasi dan jika memang terbukti, maka harus ada tindakan hukum selanjutnya," tegas Marwan.
Sistem UN berdampak mental
Dinas Pendidikan Propinsi Jateng berkeyakinan untuk terus melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2010 mendatang. Akan tetapi sistem baru yang menerapkan silang peserta pada UN SMA/MA dikhawatirkan akan berdampak pada menurunya mental peserta ujian.
Terlebih hingga saat ini, sistem silang tersebut belum disosialisasikan hingga ke tingkat satuan pendidikan di daerah-daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Drs Sunarto MPd mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan di Jawa Tengah untuk membicarakan mengenai sosialsiasi dan kekhawatiran dengan adanya sistem silang tersebut.
"Kami khawatir siswa itu malah tambah terbebani, karena harus pontang-panting menuju lokasi ujian. Terlebih suasana di lokasi baru juga akan berdampak pada kosentrasi mereka dalam mengerjakan soal ujian,"ujar Sunarto saat ditemui di kantornya, kemarin.
Dia mengatakan, pertemuan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 10 Desember mendatang. Dia mengatakan, dalam pertemuan itu akan dipimpin langsung oleh anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP, Prof Mungin Edy wibowo.
Melarang
Terkait mengenai putusan MA yang melarang penyelenggaraan UN, Sunarto mengungkapkan bahwa pihaknya bukan dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Menurutnya Dinas Pendidikan Provinsi Jateng mengikuti semua yang digariskan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional.
"Semua persiapan telah kita laksanakan mulai dari pendataan siswa didik yang akan mengikuti ujian mulai dari tingkat SD (UAS BN), SMP, SMA /SMK. Dan sistem UN kali ini beda," katanya.
Sementara anggota BSNP Prof Mungin Edy Wibowo dalam beberapa kesempatan mengatakan, bahwa perbedaan sistem UN pada tahun 2010 dengan tahun-tahun sebelumnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hasil UN. Selain memberi kesempatan bagi siswa yang tidak lulus dalam UN utama dengan mengikuti UN susulan, sistem silang yang diterapkan untuk menjaga kemurnian ujian.
"Dan dipastikan sistem silang itu tidak akan memberatkan siswa. Kami akan mensketsa persilangan itu tidak jauh dari sekolah asal, yang kami silang ada sekolah-sekolah yang pada satu area," ujarnya.
Selain itu menurut Direktur Direktur Kajian Strategis Demokrasi dan Sosial (Krisis), Suwiqnyo Rahman, menyambut baik putusan MA terhadap dilarangnya UN. Tapi pihaknya mengaku tidak berkeberatan dengan adanya UN asalkan tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan.
"Karena kebijakan itu tidak efektif jika diberlakukan secara nasional. Keputusan MA merupakan kado hari guru, karena putusan MA lebih memberikan kewenangan pada guru dan sekolah untuk menentukan kelulusan siswanya, " tukasnya.
Terlebih hingga saat ini, sistem silang tersebut belum disosialisasikan hingga ke tingkat satuan pendidikan di daerah-daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Drs Sunarto MPd mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan di Jawa Tengah untuk membicarakan mengenai sosialsiasi dan kekhawatiran dengan adanya sistem silang tersebut.
"Kami khawatir siswa itu malah tambah terbebani, karena harus pontang-panting menuju lokasi ujian. Terlebih suasana di lokasi baru juga akan berdampak pada kosentrasi mereka dalam mengerjakan soal ujian,"ujar Sunarto saat ditemui di kantornya, kemarin.
Dia mengatakan, pertemuan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 10 Desember mendatang. Dia mengatakan, dalam pertemuan itu akan dipimpin langsung oleh anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP, Prof Mungin Edy wibowo.
Melarang
Terkait mengenai putusan MA yang melarang penyelenggaraan UN, Sunarto mengungkapkan bahwa pihaknya bukan dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Menurutnya Dinas Pendidikan Provinsi Jateng mengikuti semua yang digariskan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional.
"Semua persiapan telah kita laksanakan mulai dari pendataan siswa didik yang akan mengikuti ujian mulai dari tingkat SD (UAS BN), SMP, SMA /SMK. Dan sistem UN kali ini beda," katanya.
Sementara anggota BSNP Prof Mungin Edy Wibowo dalam beberapa kesempatan mengatakan, bahwa perbedaan sistem UN pada tahun 2010 dengan tahun-tahun sebelumnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hasil UN. Selain memberi kesempatan bagi siswa yang tidak lulus dalam UN utama dengan mengikuti UN susulan, sistem silang yang diterapkan untuk menjaga kemurnian ujian.
"Dan dipastikan sistem silang itu tidak akan memberatkan siswa. Kami akan mensketsa persilangan itu tidak jauh dari sekolah asal, yang kami silang ada sekolah-sekolah yang pada satu area," ujarnya.
Selain itu menurut Direktur Direktur Kajian Strategis Demokrasi dan Sosial (Krisis), Suwiqnyo Rahman, menyambut baik putusan MA terhadap dilarangnya UN. Tapi pihaknya mengaku tidak berkeberatan dengan adanya UN asalkan tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan.
"Karena kebijakan itu tidak efektif jika diberlakukan secara nasional. Keputusan MA merupakan kado hari guru, karena putusan MA lebih memberikan kewenangan pada guru dan sekolah untuk menentukan kelulusan siswanya, " tukasnya.
SBY Curiga Politik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai desakan penuntasan kasus Bank Century bermotif politik. Karena itu, dia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pentas politik nasional mematuhi aturan dan etika demokrasi.
"Ada yang ingin benar-benar mendapatkan penjelasan mengenai Bank Century. Namun, informasi yang saya dapat, juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik," kata Presiden SBY dalam pengarahan pada para menteri sebelum memimpin sidang kabinet membahas program 100 hari pemerintahan di Kantor Kepresidenan kemarin (4/12). “Dalam demokrasi ada kebebasan, ada etika, dan ada rule-nya," ujar SBY.
Dalam pernyataan yang terbuka untuk diliput media, presiden mencurigai aksi unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember mendatang ditunggangi kepentingan politik. Indikasinya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam demo peringatan hari antikorupsi tidak terdengar kiprahnya dalam upaya pemberantasan korupsi lima tahun terakhir.
"Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya di dalam memberantas korupsi akan tampil. Ya, selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama," tuturnya.
Pernyataan presiden itu terkait rencana demo serentak sejumlah elemen antikorupsi dan organisasi masyarakat guna memperingati Hari Antikorupsi Internasional di sejumlah daerah. Di Jakarta, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di lapangan Monas. Sejumlah tokoh nasional dikabarkan akan terlibat dalam aksi yang digagas Gerakan Indonesia Bersih dan 20 ormas tersebut. Antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Pdt Andreas Yewangoe, Effendi Gazali, Ray Rangkuti, dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli.
Meski ada aksi unjuk rasa, SBY yakin tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas karena dia menilai keributan tentang kasus Bank Century hanya terjadi di Jakarta. “Saya katakan seperti itu supaya saudara (para menteri) tidak surprise nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta utamanya, jangan ganggu konsentrasi untuk melaksanakan tugas pokok kita,” katanya.
SBY memperkirakan situasi politik nasional akan tetap panas satu hingga lima minggu ke depan. Meski demikian, dia menganggap situasi tersebut bukan hal yang luar biasa dalam kehidupan demokrasi. "Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri,” paparnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto membantah presiden khawatir akan terjadi kerusuhan dalam demo antikorupsi pada 9 Desember mendatang. Menurut dia, SBY tengah membangkitkan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga iklim kondusif saat ini. “Biasanya, kalau massa berkumpul banyak, ada potensi (kerusuhan) itu terjadi,” katanya.
Bantahan akan ada upaya massa untuk membuat kerusuhan juga disampaikan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutanto. Menurut dia, tidak ada indikasi akan terjadi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa peringatan hari antikorupsi mendatang. “Ah, ndak ada yang gitu-gitu,” tambahnya.
Pernyataan presiden itu disampaikan bersamaan dengan unjuk rasa ratusan massa Barisan Rakyat Antikorupsi (Barak) di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut SBY menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta menolak kompromi politik dalam penyelesaian kasus Bank Century.
Demonstran membawa sejumlah karung yang bertuliskan: "RP 6,7 T sama dengan 1.116.666.666 liter beras", "Rp 6,7 T sama dengan 64.360.000 siswa gratis sekolah", "Rp 6,7 T sama dengan 148.888.888 dus susu untuk bayi", "Rp 6,7 T sama dengan 700 MW listrik untuk rakyat", dan "Rp 6,7 T sama dengan 64 miliar kerupuk udang".
DOKUMEN GELAP
Sementara itu, kemarin, juga beredar kabar dari situs jejaring sosial yang menyinggung soal terungkapknya sebuah dokumen gelap. Dalam dokumen tersebut dinyatakan, bahwa sejumlah tokoh nasional telah berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, untuk membicarakan rencana penjatuhan pemerintahan SBY.
Di antara, yang disebut-sebut dalam dokumen tersebut adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat dikonfirmasi, mantan cawapres Megawati itu menampik kabar tersebut. “Anda sendiri sudah bisa bilang itu dokumen gelap, tidak jelas asalnya, kenapa harus ditanggapi, acuhkan saja lah,” ujarnya, saat ditemui usai menerima Tim 9 Angket Century, di Jakarta, kemarin.
Prabowo menegaskan, dirinya tidak pernah berpikir untuk mengusik jalannya pemerintahan dengan aksi-aksi jalanan. “Pemikiran kita adalah menjalankan fungsi konstitusional mewakili tuntutan rakyat. Jadi tidak ada pemikiran di luar itu,” sambungnya.
Terpisah Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa SBY tak perlu paranoid dengan unjuk rasa yang ditargetkan dihadiri seratus ribu orang. “Sudahlah Pak SBY nggak perlu khawatir dengan kami,” jelasnya, kemarin.
Menurutnya, apabila SBY antikorupsi lebih baik datang ke unjuk rasa itu. “Kami sebagai Ketua Kompak mengundang Presiden dan menyatakan dukungannya kepada gerakan antikorupsi,” jelasnya. Gerakan yang digagas Kompak itu terdiri dari sejumlah LSM antikorupsi.
Sejak kasus Bibit dan Chandra mencuat ke permukaan, gerakan ini sejak lama sudah kerap menyelenggarakan unjuk rasa di Bundaran HI, tiap akhir pekan. Kompak ini pula yang sempat bersitegang dengan Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat soal kasus korupsi yang menyita perhatian itu.
Langkah SBY mendatangi unjuk rasa itu akan sesuai dengan slogan yang diusung, “Kalau Bersih Mengapa Risih”. Dia mengakui bahwa demo besar itu sebagai gerakan politik antikorupsi. Meski demikian, Fadjroel menjamin bahwa unjuk rasa itu tak sampai kepada tuntutan pemakzulan yang dikhawatirkan sejumlah pihak.
“Saya jamin tidak ke sana. Tidak ada hubungannya. Wong yang datang tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi,” tambahnya. Beda lagi, kalau hak angket yang kini bergulir di DPR ternyata memutuskan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab.
Apabila presiden bersedia hadir, kata dia, para aktivis akan mengajak presiden berjalan dari lapangan Monas hingga bundaran Hotel Indonesia, sambil menyuarakan penolakan antikorupsi. “Pak SBY bisa mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang tegas mengusut tuntas skandal Bank Century,” terangnya.
Menurut dia, unjuk rasa 9 Desember nanti memang bakal disuarakan untuk menolak setiap upaya korupsi. Gerakan itu bakal dilakukan serempak di 33 provinsi. “Semuanya akan menyuarakan. Bagaiamanapun upayanya. Misalnya puisi, unjuk rasa. Semuanya bisa dilakukan asal menyuarakan antikorupsi,” tambahnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan agar presiden tidak perlu panik menghadapi situasi seperti ini. “Pemimpin tidak boleh panik. Kalau tak bersalah mengapa harus takut Unjuk rasa itu belum ke arah sana. Hadapi dengan biasa saja,” jelasnya. Apalagi, kata dia, Partai Demokrat yang menjadi pendukungnya di DPR, menyokong hak angket.
Syafii yakin unjuk rasa itu bakal berlangsung damai. “Pasti tidak terjadi apa-apa. Saya juga tidak setuju dengan unjuk rasa yang sampai merusak,” ucapnya.
"Ada yang ingin benar-benar mendapatkan penjelasan mengenai Bank Century. Namun, informasi yang saya dapat, juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik," kata Presiden SBY dalam pengarahan pada para menteri sebelum memimpin sidang kabinet membahas program 100 hari pemerintahan di Kantor Kepresidenan kemarin (4/12). “Dalam demokrasi ada kebebasan, ada etika, dan ada rule-nya," ujar SBY.
Dalam pernyataan yang terbuka untuk diliput media, presiden mencurigai aksi unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember mendatang ditunggangi kepentingan politik. Indikasinya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam demo peringatan hari antikorupsi tidak terdengar kiprahnya dalam upaya pemberantasan korupsi lima tahun terakhir.
"Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya di dalam memberantas korupsi akan tampil. Ya, selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama," tuturnya.
Pernyataan presiden itu terkait rencana demo serentak sejumlah elemen antikorupsi dan organisasi masyarakat guna memperingati Hari Antikorupsi Internasional di sejumlah daerah. Di Jakarta, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di lapangan Monas. Sejumlah tokoh nasional dikabarkan akan terlibat dalam aksi yang digagas Gerakan Indonesia Bersih dan 20 ormas tersebut. Antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Pdt Andreas Yewangoe, Effendi Gazali, Ray Rangkuti, dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli.
Meski ada aksi unjuk rasa, SBY yakin tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas karena dia menilai keributan tentang kasus Bank Century hanya terjadi di Jakarta. “Saya katakan seperti itu supaya saudara (para menteri) tidak surprise nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta utamanya, jangan ganggu konsentrasi untuk melaksanakan tugas pokok kita,” katanya.
SBY memperkirakan situasi politik nasional akan tetap panas satu hingga lima minggu ke depan. Meski demikian, dia menganggap situasi tersebut bukan hal yang luar biasa dalam kehidupan demokrasi. "Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri,” paparnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto membantah presiden khawatir akan terjadi kerusuhan dalam demo antikorupsi pada 9 Desember mendatang. Menurut dia, SBY tengah membangkitkan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga iklim kondusif saat ini. “Biasanya, kalau massa berkumpul banyak, ada potensi (kerusuhan) itu terjadi,” katanya.
Bantahan akan ada upaya massa untuk membuat kerusuhan juga disampaikan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutanto. Menurut dia, tidak ada indikasi akan terjadi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa peringatan hari antikorupsi mendatang. “Ah, ndak ada yang gitu-gitu,” tambahnya.
Pernyataan presiden itu disampaikan bersamaan dengan unjuk rasa ratusan massa Barisan Rakyat Antikorupsi (Barak) di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut SBY menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta menolak kompromi politik dalam penyelesaian kasus Bank Century.
Demonstran membawa sejumlah karung yang bertuliskan: "RP 6,7 T sama dengan 1.116.666.666 liter beras", "Rp 6,7 T sama dengan 64.360.000 siswa gratis sekolah", "Rp 6,7 T sama dengan 148.888.888 dus susu untuk bayi", "Rp 6,7 T sama dengan 700 MW listrik untuk rakyat", dan "Rp 6,7 T sama dengan 64 miliar kerupuk udang".
DOKUMEN GELAP
Sementara itu, kemarin, juga beredar kabar dari situs jejaring sosial yang menyinggung soal terungkapknya sebuah dokumen gelap. Dalam dokumen tersebut dinyatakan, bahwa sejumlah tokoh nasional telah berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, untuk membicarakan rencana penjatuhan pemerintahan SBY.
Di antara, yang disebut-sebut dalam dokumen tersebut adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat dikonfirmasi, mantan cawapres Megawati itu menampik kabar tersebut. “Anda sendiri sudah bisa bilang itu dokumen gelap, tidak jelas asalnya, kenapa harus ditanggapi, acuhkan saja lah,” ujarnya, saat ditemui usai menerima Tim 9 Angket Century, di Jakarta, kemarin.
Prabowo menegaskan, dirinya tidak pernah berpikir untuk mengusik jalannya pemerintahan dengan aksi-aksi jalanan. “Pemikiran kita adalah menjalankan fungsi konstitusional mewakili tuntutan rakyat. Jadi tidak ada pemikiran di luar itu,” sambungnya.
Terpisah Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa SBY tak perlu paranoid dengan unjuk rasa yang ditargetkan dihadiri seratus ribu orang. “Sudahlah Pak SBY nggak perlu khawatir dengan kami,” jelasnya, kemarin.
Menurutnya, apabila SBY antikorupsi lebih baik datang ke unjuk rasa itu. “Kami sebagai Ketua Kompak mengundang Presiden dan menyatakan dukungannya kepada gerakan antikorupsi,” jelasnya. Gerakan yang digagas Kompak itu terdiri dari sejumlah LSM antikorupsi.
Sejak kasus Bibit dan Chandra mencuat ke permukaan, gerakan ini sejak lama sudah kerap menyelenggarakan unjuk rasa di Bundaran HI, tiap akhir pekan. Kompak ini pula yang sempat bersitegang dengan Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat soal kasus korupsi yang menyita perhatian itu.
Langkah SBY mendatangi unjuk rasa itu akan sesuai dengan slogan yang diusung, “Kalau Bersih Mengapa Risih”. Dia mengakui bahwa demo besar itu sebagai gerakan politik antikorupsi. Meski demikian, Fadjroel menjamin bahwa unjuk rasa itu tak sampai kepada tuntutan pemakzulan yang dikhawatirkan sejumlah pihak.
“Saya jamin tidak ke sana. Tidak ada hubungannya. Wong yang datang tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi,” tambahnya. Beda lagi, kalau hak angket yang kini bergulir di DPR ternyata memutuskan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab.
Apabila presiden bersedia hadir, kata dia, para aktivis akan mengajak presiden berjalan dari lapangan Monas hingga bundaran Hotel Indonesia, sambil menyuarakan penolakan antikorupsi. “Pak SBY bisa mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang tegas mengusut tuntas skandal Bank Century,” terangnya.
Menurut dia, unjuk rasa 9 Desember nanti memang bakal disuarakan untuk menolak setiap upaya korupsi. Gerakan itu bakal dilakukan serempak di 33 provinsi. “Semuanya akan menyuarakan. Bagaiamanapun upayanya. Misalnya puisi, unjuk rasa. Semuanya bisa dilakukan asal menyuarakan antikorupsi,” tambahnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan agar presiden tidak perlu panik menghadapi situasi seperti ini. “Pemimpin tidak boleh panik. Kalau tak bersalah mengapa harus takut Unjuk rasa itu belum ke arah sana. Hadapi dengan biasa saja,” jelasnya. Apalagi, kata dia, Partai Demokrat yang menjadi pendukungnya di DPR, menyokong hak angket.
Syafii yakin unjuk rasa itu bakal berlangsung damai. “Pasti tidak terjadi apa-apa. Saya juga tidak setuju dengan unjuk rasa yang sampai merusak,” ucapnya.
Langganan:
Postingan (Atom)
