Dipaksa Mahasiswa, Anggota Pansus Century Tandatangan Kontrak Politik

Jakarta (SIB)
Anggota pansus angket Century menandatangani kontrak politik yang ditawarkan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Kampus Nasional (JKN). Mereka siap mundur dari DPR jika terlibat money politik atau bargaining politik dalam pengusutan skandal Bank Century.
“Kita harus mengusut aliran dana Bank Century. Hal-hal ini akan terjadi dengan mulus apabila adanya transparansi termasuk adanya kontrak politik yang ditawarkan mahasiswa,” kata Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun usai menandatangani kontrak politik dengan mahasiswa JKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).
Selain Gayus, anggota pansus dari PDIP Maruarar Sirait juga menandatangani kontrak politik berisi lima butir ini. “Saya langsung tandatangan tidak perlu dibaca,” kata Ara sambil menandatangani kontrak politik.
Sekalipun dari partai koalisi pemerintah, Wakil Ketua Pansus Mahfud Siddik juga ikut menandatangani kontrak politik ini. “Atas nama anggota pansus saya akan menandatangani kontrak politik ini,” kata Mahfud sembari menandatangai berkas di depannya.
Sementara Ketua Pansus Idrus Marham, Wakil Ketua Pansus Yahya Sacawirya, dan anggota pansus dari FPPP M. Romahurmuzy ikut menandatangi setelah didesak oleh mahasiswa. “Kongkrit saja Pak Idrus, jangan anggota DPR bermain kata-kata,” desak salah seorang mahasiswa.
Dan setelah didesak keras Idrus tandatangan diikuti Yahya Sacawirya dan Romy. “Oke saya tandatangan,” kata Idrus meminta mahasiswa mendekat.
Berikut kontrak politik antara mahasiswa dengan pansus angket Century. Kami pimpinan dan anggota pansus angket Century dengan ini menyetujui kontrak politik dengan mahasiswa :
1. Kami ketua dan anggota panitia angket Century akan menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya dan secara transparan sampai tuntas.
2. Kami ketua dan anggota panitia angket Century bersumpah tidak akan menerima suap atau money politik sampai kasus terungkap secara jelas dan transparan.
3. Kami ketua dan anggota panitia angket Century tidak akan sedikit pun dan dengan alasan apapun menggunakan hak angket sebagai bargaining politik.
4. Kami ketua dan anggota panitia angket Century akan mengumumkan secara terbuka hasil investigasi Bank Century dan menuntut yang salah sesuai peraturan yang berlaku.
5. Apabila kami melanggar, kami siap mundur sebagai anggota DPR 2009-2014.
Mahasiswa Harap Pansus Century Bebas Kepentingan Penguasa
Puluhan mahasiswa dari BEM Jaringan Kampus Nasional (JKN) ditemui pimpinan pansus angket Century. Mahasiswa berharap pansus angket Century bekerja sungguh-sungguh mengusut tuntas Skandal Bank Century tanpa pandang bulu terhadap kepentingan apapun.
“Kami minta pansus mengawal secara baik-baik penuh komitmen dengan sepenuh hati. Kami minta diusut tuntas, siapapun yang terlibat diadili tanpa pandang bulu,” pinta perwakilan mahasiswa JKN dari Universitas Negeri Jakarta, Adin.
Hal ini disampaikan Adin dalam pertemuan antara mahasiswa JKN dengan pimpinan pansus angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).
“Usut skandal Bank Century, seret Sri Mulyani!,” teriak puluhan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan sambil berdiri dan mengepalkan tangan kanan ke atas.
Rupanya mahasiswa merasa terganggu dengan berita miring seputar pansus angket Century pada waktu dibentuk. Mahasiswa khawatir pansus akan tersentuh kepentingan kekuasaan.
“Kami mendengar tuduhan miring terhadap pansus. Kekhawatiran kami ada proses suap menyuap, bargaining politik antara pansus Century dengan penguasa,” papar Adin.
Kerja keras DPR mengusut skandal Century dinilai mahasiswa sebagai perbaikan citra wakil rakyat di mata masyarakat.
“Pengembalian citra di mata masyarakat. Tolong kepercayaan rakyat ini dijaga,” pinta Adin.
Rapat dipim oleh Wakil Ketua pansus angket Century Century Yahya Sacawirya dengan dihadiri Ketua pansus Idrus Marham, Wakil Ketua pansus Mahfud Siddiq, serta dua anggota pansus Maruarar Sirait dan M. Romahurmuzy. (detikcom/n)

Angket Century jadi pertaruhan — Ditarget 2 bulan rampung

DPR jangan bikin rakyat marah

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengingatkan DPR, jangan lagi mengecewakan rakyat dalam menyelesaikan kasus Bank Century yang diusung melalui hak angket. Rakyat bakal marah bila anggota maupun fraksi DPR cuma bermain-main, apalagi punya tujuan untuk kepentingan pribadi. Ingat, mereka diawasi oleh puluhan juta rakyat yang memilih mereka. Kalau mereka mengecewakan, rakyat akan marah dan mereka akan berhadapan dengan rakyat,” kata Sebastian, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12). Menurut Sebastian angket ini mendapatkan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat benar-benar ingin melihat, keseriusan DPR dalam menyelesaikannya.


Beban dan tanggung jawab anggota DPR sangat berat untuk menyelesaikan. Oleh karenanya jangan bermain-main.

Keseriusan fraksi-fraksi dalam menyelesaikan kasus ini menurut Sebastian sudah bisa terlihat ketika fraksi menentukan siapa-siapa saja anggota mereka yang didudukkan di Pansus Hak Angket. Fraksi yang serius pasti akan menempatkan orang-orang terbaik mereka. ”Anggota Pansus ini harus orang-orang pilihan dari setiap partai yang memiliki kemampuan, kualifikasi, integritas dan tidak sedang terlibat dalam persoalan hukum apapun alias orang-orang yang bisa dipercaya,” jelasnya.

Sebastian mengakui banyak juga anggota DPR yang jadi ’pemain’, tapi dia percaya masih ada anggota punya niat berjuang demi rakyat.

Menurutnya, usulan hak angket itu sejalan dengan keinginan rakyat. Sehingga rakyat tidak mau lagi dikecewakan.

”Angket ini menjadi pertaruhan bagi DPR. Jika angket ini berhasil maka DPR tentunya akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat akan tumbuh kembali," katanya.

Dua bulan
Ketua Setara Institute, Hendardi, Kamis (3/12) pagi tadi mengatakan, skandal kasus Bank Century selayaknya bisa diselesaikan oleh Pansus Angket Bank Century selama dua bulan saja. Hal ini untuk menghindari pansus yang hanya semangat di awal kerjanya, namun kemudian melempem.

Mengingat pengalaman pansus-pansus angket dahulu yang pernah dibentuk oleh DPR, yang selalu kandas pada akhirnya. "Hangat-hangat tahi ayam. Menggebu-gebu saat awal, melempem di akhir," sebut Hendardi.

Apalagi, lanjutnya, tarik menarik dalam pansus angket ini akan sengit. Karena sejak awal pengusulannya sudah terjadi perbedaan pendapat politik.

Jadi tidak berlebihan, jika beberapa kalangan mengkhawatirkan hasil akhir pansus angket hanya untuk kompromi politik belaka, yang bisa membuat pelaku skandal aliran dana Rp 6,7 triliun ini malah terlindungi.

"Karena itu menjadi penting bagi pihak-pihak di luar parlemen untuk mendorong pansus nanti bekerja dengan baik," tandas Hendardi.

Independen
Sementara itu Ketua Fraksi PKB, Marwan Djafar mengatakan pansus harus benar-benar bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Dirinya telah mendengar bahwa banyak kepentingan dan kelompok yang ingin memainkan angket ini, untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.

"Saya mendengar adanya pihak yang ingin menggunakan pansus ini untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Ini harus diwaspadai, karena jangan sampai kepentingankepentingan ini kemudian menggagalkan tujuan dibentuknya pansus," katanya.

Misalnya, ada isu bahwa angket ini untuk menjatuhkan Boediono sehingga akan ada wapres baru, atau sekedar menjatuhkan Sri Mulyani karena sebagai menkeu dirinya banyak menghalangi kepentingan bisnis petinggi parpol. "Jika tujuannya seperti ini FPKB akan menarik dukungan. FPKB hanya akan berpegang pada tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi," ujar Marwan.

Bahkan Marwan mendengar isu adanya pihakpihak tertentu yang bermain dalam kasus ini untuk tujuan bisnis. Orang-orang ini menurutnya ingin mengambil alih Bank Century dengan harga murah seperti pada kasus BLBI.

Marwan juga setuju pansus harus terbuka agar apapun hasilnya nanti, maka tidak muncul prasangka yang macam-macam pada masyarakat. "Jadi apapun langkah setelah hasil pansus keluar, maka keputusannya tidak akan dicurigai masyarakat. Jika memang tidak terbukti, maka pihakpihak yang selama ini dicurigai harus direhabilitasi dan jika memang terbukti, maka harus ada tindakan hukum selanjutnya," tegas Marwan.